Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimistis optimalisasi program perumahan rakyat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).

>>> Britney Spears Ungkap Alasan Lebih Memberontak di Media Sosial

Menurut Tito, sektor perumahan yang dikelola dengan baik akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berputar, melibatkan perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito.

Saat ini, sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian layak.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Tito mengingatkan bahwa upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dukungan daerah akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan akan lebih terbatas.

>>> Bebek di Reflecting Pool Tewas Akibat Serangan Alga

Pemda didorong untuk mempercepat kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," kata Tito.

Mendagri menyayangkan masih banyak daerah di Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Kondisi itu berdampak pada akses masyarakat terhadap hunian layak yang tidak merata.

Jumlah MPP di wilayah Papua juga dinilai relatif terbatas.

Tito menyarankan daerah yang belum memiliki MPP untuk mempelajari praktik baik dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali, dalam mengelola layanan publik terpadu.

>>> Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Energi dengan Kedatangan MT Gamkonora

"Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," pungkas Mendagri.