Pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan akurasi tinggi agar target kualitas dan ketepatan waktu tercapai. Dian menilai proyek ini memiliki dampak sosial yang luas bagi masa depan pendidikan masyarakat setempat.

Metode asesmen onsite dipilih agar proses sertifikasi tidak mengganggu jalannya pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, target penyelesaian gedung sekolah tetap terjaga sesuai jadwal.

Brantas Abipraya juga berupaya mencetak sumber daya manusia konstruksi yang mampu bersaing di kancah lebih luas. Program ini merupakan dukungan nyata dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

>>> Survei 2026: Kepuasan Gaji Pekerja RI Tertinggi di Asia Pasifik, Singapura Terendah

Pentingnya Sektor Konstruksi bagi Ekonomi

Plt.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi merupakan pilar utama penggerak ekonomi Indonesia.

Industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setiap tahunnya.

Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB mencapai 10,96 persen. Sektor ini juga menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Indro menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pembangunan fisiknya harus ditangani oleh tenaga kerja yang teruji kemampuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja di bidang ini wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Aturan ini dibuat untuk melindungi konsumen dan menjamin kualitas bangunan.

Indro menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen administrasi. Dokumen ini adalah jaminan mutu bahwa infrastruktur yang dibangun aman digunakan masyarakat.

Target Kebutuhan Tenaga Kerja 2026

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah dan BUMN. Pola kerja sama ini dinilai efektif dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ahli di lapangan.

Model sertifikasi langsung di lokasi proyek dianggap sebagai solusi cerdas karena tidak menghambat progres pembangunan. Langkah ini mempercepat proses validasi keahlian pekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan.

Proyeksi kebutuhan tenaga kerja konstruksi nasional tahun 2026 mencapai 37.356 orang.

Kebutuhan tenaga ahli diperkirakan sebanyak 754 orang, teknisi 2.676 orang, dan operator lapangan 33.926 orang. Sektor prasarana strategis secara khusus membutuhkan 13.522 personel.

Jumlah kebutuhan yang besar menunjukkan tantangan sekaligus peluang bagi pekerja konstruksi. Fokus pemerintah pada infrastruktur strategis seperti sekolah menuntut kesiapan mental dan keahlian yang matang.

>>> Kredit Investasi Diprediksi Melandai Akhir 2026, Program Pemerintah Jadi Penopang Utama

Dengan dukungan dari berbagai pihak, kualitas infrastruktur pendidikan di Lampung diharapkan meningkat pesat. Program sertifikasi ini diharapkan menjadi standar baru dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di masa depan.