Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari langkah penghematan energi.

Isu kebijakan tersebut menguat seiring kenaikan harga minyak dunia yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

DKI Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026.

"Secara prinsip, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat," ujar Pramono.

Baca juga: Daftar Posisi ASN yang Tetap WFO Setiap Jumat di Tengah Kebijakan WFH Nasional