Pemerintah menetapkan kebijakan baru yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah dinamika global yang memengaruhi berbagai sektor.

Meski demikian, tidak semua unit kerja dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Sejumlah sektor strategis tetap diwajibkan menjalankan aktivitas dari kantor guna menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa beberapa bidang harus tetap beroperasi penuh karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik serta stabilitas layanan pemerintahan.

Sektor yang Tetap Wajib Bekerja dari Kantor

Unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat masuk dalam kategori pengecualian dari kebijakan WFH setiap Jumat.

  • Layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan
  • Ketenteraman dan ketertiban umum
  • Kebersihan dan pengelolaan sampah
  • Administrasi kependudukan
  • Pelayanan perizinan
  • Sektor kesehatan
  • Bidang pendidikan
  • Pendapatan daerah
  • Layanan publik esensial lainnya

Bidang-bidang tersebut dinilai tidak memungkinkan menerapkan kerja jarak jauh karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Pejabat Struktural Juga Tidak Mendapat WFH

Selain sektor layanan publik, kebijakan kerja dari rumah juga tidak berlaku bagi sejumlah pejabat struktural di pemerintahan daerah.

Tingkat Provinsi

  • Pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I)
  • Pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II)

Tingkat Kabupaten/Kota

  • Pejabat pimpinan tinggi pratama
  • Administrator (eselon III)
  • Camat
  • Lurah
  • Kepala desa