Gelombang petisi daring yang meminta ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik terus membesar. Hingga Rabu malam, 18 November 2026, salah satu petisi telah mengumpulkan hampir 30 ribu tanda tangan.

Petisi utama di Change.org dibuat oleh Farida Octavia pada 12 November 2026, hari yang sama ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Judulnya: "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!"

Tiga tuntutan disampaikan dalam petisi itu. Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan setiap anggota membuka riwayat pendidikan dan salinan ijazah, dari SMA sampai perguruan tinggi. Kedua, KPU bersama kementerian terkait diminta memfasilitasi verifikasi ulang yang independen. Ketiga, hasilnya diminta bisa diakses publik.

Angka dukungannya naik pesat dalam tiga hari: 17.789 tanda tangan pada 15 November, 23.056 pada 17 November, dan 29.395 pada 18 November pukul 23.19 WIB.

Bermula dari Polemik Ijazah Gibran

Polemik bermula dari persoalan penyetaraan ijazah Gibran. Mahkamah Konstitusi pada awal Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Kemudian Mahkamah Agung melalui putusan kasasi 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Dari persoalan itu, muncul pertanyaan di ruang publik: bagaimana dengan 580 anggota DPR yang juga dipilih dengan syarat pendidikan minimal yang sama? Pertanyaan itulah yang melahirkan petisi daring tersebut. Sedikitnya delapan petisi serupa tercatat di Change.org.