KHGT dan Perbedaan Awal Ramadhan 2026, Mungkinkah Kalender Hijriah Disatukan?
Ilustrasi Bumi dan Bulan--
Penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah kembali memunculkan perbedaan di Indonesia. Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, sedangkan pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah ormas Islam lainnya menetapkan 1 Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Perbedaan tersebut bukan hal baru. Namun tahun ini, perhatian publik tertuju pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) oleh Muhammadiyah sebagai metode resmi pengganti wujudul hilal.
Pemerintah Gunakan Kriteria MABIMS
Pemerintah menetapkan awal Ramadhan melalui sidang isbat dengan mengacu pada kriteria visibilitas hilal MABIMS. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara belum memenuhi batas tersebut. Karena itu, 1 Ramadhan 1447 H ditetapkan jatuh pada 19 Februari 2026.
“Kalau kita konsisten tadi hanya berpedoman kepada tingginya hilal atau wujudul hilal, empat tahun ke depan itu masih sangat riskan untuk berbeda,” jelas Menag Nasaruddin dalam konferensi pers, Selasa (17/2/2026).
KHGT dan Konsep Satu Hari Satu Tanggal
Berbeda dengan pendekatan pemerintah yang berbasis wilayah Indonesia, Muhammadiyah menggunakan matlak global melalui KHGT. Prinsip utamanya adalah satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
Dalam sistem ini, awal bulan ditetapkan apabila di mana pun di daratan bumi terdapat wilayah yang memenuhi tinggi hilal geosentrik minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat saat matahari terbenam sebelum pukul 00.00 UTC, atau jika ijtimak terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.
Pakar falak Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar menjelaskan bahwa parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska pada 17 Februari 2026. Karena itu, Muhammadiyah menetapkan 18 Februari 2026 sebagai awal Ramadhan.
Global vs Nasional
Anggota Tim Hilal Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, menegaskan bahwa metode pemerintah tetap menggunakan hisab imkanur rukyat dengan cakupan nasional. Jika satu titik di Indonesia memenuhi kriteria, maka awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah NKRI.
Di sisi lain, KHGT tidak membatasi wilayah. Ketika syarat astronomis terpenuhi di satu lokasi di dunia, ketetapannya berlaku global.
Urgensi Kalender Global Menurut Muhammadiyah
Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama universal yang memerlukan sistem waktu global. Dengan dunia yang semakin terhubung, kalender hijriah yang berbeda-beda antarnegara dinilai tidak lagi selaras dengan realitas globalisasi.
KHGT diyakini dapat memberi kepastian jauh hari, termasuk untuk perencanaan ibadah dan kegiatan sosial. Selain itu, kalender global dinilai dapat mencegah kasus perbedaan jumlah hari puasa antarnegara.
Tantangan Implementasi
Profesor riset astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menilai secara astronomis KHGT setara dengan sistem kalender lain karena sama-sama berbasis kriteria ilmiah.
Menurutnya, perbedaan utama terletak pada cakupan penerapan. KHGT dirancang untuk global, sementara kalender pemerintah dan ormas lain berlaku nasional. Tantangan muncul karena kelompok yang berpegang pada rukyat memandang pengamatan hilal bersifat lokal atau regional.
Bukan Soal Akidah
Perbedaan awal Ramadhan lebih berkaitan dengan parameter teknis dan batas wilayah acuan, bukan persoalan akidah. Masing-masing pendekatan memiliki landasan dalil dan metodologi ilmiah yang dipandang sah oleh pendukungnya.
Selama belum ada kesepakatan bersama mengenai kriteria dan matlak, perbedaan kemungkinan masih akan terjadi di masa mendatang. Diskursus tentang penyatuan kalender hijriah pun terus menjadi perbincangan di kalangan ulama dan pakar astronomi.