Kebijakan Fiskal Domestik Ikut Picu Kegelisahan Investor
Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada faktor eksternal. Sepanjang 2025, pasar finansial juga merespons dengan cemas setiap langkah kebijakan fiskal dalam negeri. Program belanja pemerintah yang cenderung bersifat populis, wacana perluasan peran negara dalam pembiayaan proyek strategis, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN, memicu kekhawatiran akan melemahnya disiplin fiskal.

Bahkan, setiap kali muncul sinyal—entah itu lewat pernyataan pejabat maupun rancangan kebijakan—yang dianggap menjauh dari komitmen defisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pasar langsung bereaksi. Nilai tukar rupiah pun turun, dan imbal hasil (yield) surat utang negara naik sebagai respons terhadap risiko fiskal yang dirasakan semakin tinggi.

Roller Coaster Semester II: Intervensi BI Tak Cukup Tanpa Koordinasi Kebijakan
Pergerakan rupiah selama semester kedua 2025 bisa digambarkan seperti roller coaster—naik-turun secara ekstrem dalam waktu singkat. Di tengah gejolak tersebut, Bank Indonesia (BI) berupaya keras menstabilkan nilai tukar dengan berbagai instrumen, termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing dan penggunaan monetary operations.

Meski cadangan devisa Indonesia masih tergolong kuat—berada di kisaran USD145 miliar hingga akhir Desember 2025—efektivitas intervensi BI mulai dipertanyakan. Tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kredibel dan koordinasi lintas-lembaga yang solid antara pemerintah pusat, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), upaya stabilisasi nilai tukar cenderung bersifat temporer dan reaktif, bukan struktural.

Akhir Tahun Bukan Titik Balik—Hanya Jeda Sementara
Penguatan rupiah pada hari terakhir perdagangan tahun ini memang memberi sedikit napas lega bagi pelaku pasar. Namun, banyak analis sepakat bahwa penguatan ini bersifat teknis, murni dorongan dari penyesuaian posisi investor asing yang menutup buku tahunan dan menarik dana sementara dari pasar global.