Profil Tampang Ardan Solihin Pejabat Jakarta Utara Diduga Lindungi Adiknya yang Terlibat Penggelapan Mobil, Lengkap: Umur, Agama dan IG

Nama Ardan Solihin kini tengah menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan sikap arogannya terhadap korban dugaan penggelapan mobil beredar luas di media sosial. Video tersebut bukan hanya menyita perhatian warganet, tetapi juga memicu tanda tanya besar terkait integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan di lingkungan pemerintahan.

in1

Dalam video yang diunggah melalui akun Threads @amandaaudee pada Rabu, 11 Desember 2025, terlihat Ardan Solihin—yang diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara—tampak emosional saat berhadapan dengan seorang korban. Korban tersebut diketahui sedang berusaha menuntut pertanggungjawaban terhadap adik Ardan, Indra Solihin, yang diduga telah menggadaikan mobil sewaan milik korban.

Reaksi Arogan di Depan Kamera
Dalam rekaman video tersebut, Ardan terlihat menunjuk-nunjuk korban sambil berkata tegas, “Gak usah kamu gitu-gitu, kamu dengar gak? Yaudah itu urusan nanti polisi, bukan saya.” Kalimat tersebut sontak memicu kekecewaan publik, terutama karena Ardan tidak menunjukkan empati atau upaya mediasi sebagai seorang pejabat yang seharusnya mengayomi.

Alih-alih membantu menyelesaikan masalah, Ardan justru menarik adiknya masuk ke dalam ruang kantor dan menyuruh korban pulang serta menyerahkan seluruh proses penyelesaian kepada pihak kepolisian. Sikap tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab sekaligus upaya melindungi keluarganya dari konsekuensi hukum.

Kronologi Kasus Penggelapan Mobil
Menurut unggahan akun @amandaaudee, mobil yang seharusnya dikembalikan oleh Indra Solihin ternyata malah digadaikan tanpa izin pemilik. Sang korban, yang merupakan penyewa kendaraan, merasa dirugikan secara finansial dan emosional. Upayanya menemui Indra secara langsung gagal, hingga akhirnya ia mencoba menemui Ardan Solihin, yang merupakan kakak dari pelaku, di kantornya di Jakarta Utara.

Namun, bukan solusi yang didapat, melainkan sikap yang dianggap merendahkan dan tidak profesional dari seorang pejabat tingkat kota.

Profil Ardan Solihin: Pejabat Publik di Tengah Sorotan
Berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Ardan Solihin menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara. Jabatan tersebut merupakan posisi strategis yang terkait langsung dengan pengelolaan infrastruktur, tata ruang, serta kebijakan lingkungan hidup di wilayah pesisir ibu kota.

Ironisnya, jabatan penting yang diembannya kini justru dipertanyakan lantaran dugaan keterlibatannya dalam melindungi keluarga dari kasus hukum. Publik pun mempertanyakan apakah etika pelayanan publik dan akuntabilitas pejabat benar-benar dijunjung tinggi dalam kasus ini.

Respons Warganet dan Tuntutan Transparansi
Unggahan akun @amandaaudee telah dibagikan ribuan kali dan memicu gelombang komentar dari warganet. Banyak yang menuntut agar pihak terkait—baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum—segera menindaklanjuti kasus ini secara transparan.

Beberapa komentar menyebut bahwa jika dugaan pelindungan terhadap pelaku penggelapan terbukti, maka Ardan Solihin patut dipertimbangkan untuk diberhentikan sementara dari jabatannya demi menjaga marwah birokrasi. Lainnya menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berbasis kompetensi, tetapi juga integritas moral.

Antara Keluarga dan Amanah Publik
Kasus ini kembali mengingatkan kita pada dilema yang sering kali dihadapi pejabat publik: bagaimana menyeimbangkan loyalitas keluarga dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai abdi negara, seorang pejabat seharusnya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau keluarga.

Namun, dalam video yang beredar, Ardan Solihin tampak lebih memilih melindungi adiknya ketimbang memberikan ruang penyelesaian yang adil bagi korban. Hal ini bukan hanya merugikan pihak korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Baca juga: BPOM Gencarkan Razia Kosmetik Ilegal Jelang Harbolnas 12.12: Lebih dari 400 Ribu Produk Disita, Nilainya Tembus Rp28 Miliar!