Sebuah unggahan viral di platform Threads oleh akun @obrolan.negri pada 30 November menampilkan potongan liputan media asing yang secara eksplisit menyoroti kerusakan parah dan krisis kemanusiaan di Sumatera. Akun tersebut menulis, “Ketika bencana yang menimpa masyarakat Aceh, Sumut, Sumbar, mengguncang Media Internasional. Kepala BNPB bilang bencana Aceh–Sumut–Sumbar hanya mencekam di media sosial. Ingat, ini semua bukan bencana nasional.”

Komentar tersebut menjadi viral dan memicu gelombang kritik dari warganet. Akun @aneamir menuliskan, “Lembaga negeri ini harus banyak belajar ngomong yang bijak.” Sementara akun @tataaliffianti lebih tajam: “Kepala BNPB mengabdi pada kepentingan yang di atasnya, bos besar pemilik tambang dan illegal logging.” Bahkan, akun @jejakrasa27 menyebut: “Pemerintah Indonesia memalukan.”

++++

Empati sebagai Fondasi Penanganan Bencana
Para pengamat kebencanaan dan aktivis sosial menilai bahwa pernyataan Suharyanto tidak hanya kurang sensitif, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penanggulangan bencana. “Dalam situasi krisis, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah empati, transparansi, dan tindakan cepat—bukan pernyataan yang terkesan meremehkan,” ungkap Dr. Rina Susanti, pakar manajemen bencana dari Universitas Indonesia.

Ia menekankan bahwa ketika media sosial menjadi saluran utama informasi selama bencana terjadi—terutama saat infrastruktur komunikasi rusak—maka laporan masyarakat di media sosial justru menjadi sumber data darurat yang sangat berharga bagi penanganan awal.

Desakan untuk Evaluasi Kebijakan dan Tanggung Jawab Publik
Di tengah gelombang kritik, sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan kemanusiaan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi dan respons bencana. Mereka juga menuntut agar pejabat publik, termasuk Kepala BNPB, memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataan yang dianggap tidak pantas.