Kasus ini semakin memanas ketika beredar narasi yang menyebutkan bahwa Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual) UNHAS justru lebih memprioritaskan perlindungan terhadap pelaku, dengan alasan bahwa dosen tersebut tidak bisa naik pangkat. Hal ini semakin memperburuk citra kampus, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung keadilan bagi semua pihak. Narasi ini pertama kali dipublikasikan melalui cuitan di Twitter oleh akun @intinyadeh, yang mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi.

"Seorang dosen Universitas Hasanuddin (UNHAS) melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi saat bimbingan skripsi. Namun, Satgas PPKS malah mengatakan 'kasihan (pelaku) tidak bisa naik pangkat.' Dosen tersebut hanya dihukum skors, sementara mahasiswa yang bersolidaritas malah di-Drop Out karena dianggap mencemarkan nama baik kampus," tulis @intinyadeh dalam cuitannya.

Mahasiswa dan Kampus Terlibat Ketegangan yang Semakin Memanas

Ketegangan antara mahasiswa dan pihak kampus semakin membesar setelah kejadian ini. Banyak mahasiswa yang merasa kecewa dengan sikap kampus yang tidak tegas dalam menanggapi kasus pelecehan seksual tersebut. Aksi protes pun semakin meluas, dengan beberapa mahasiswa yang menunjukkan ketidakpuasan mereka melalui berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi yang mengarah pada kerusakan fasilitas kampus.

Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi kampus yang semakin kacau, dengan coretan tinta, pecahan kaca, hingga aksi pembakaran. Hal ini menambah keruh suasana yang tengah berlangsung di UNHAS. Situasi yang tidak kondusif ini memicu kekhawatiran bagi mahasiswa yang berada di sekitar lokasi, seperti yang disampaikan oleh akun Twitter @unhasfess_ yang menulis, "Halo, ini miming, maaf melanggar aturan. Untuk yang sekarang berada di sekitar FID dan kosan di lingkungan UNHAS Tamlan, stay safe, soalnya sedang tidak kondusif."

Dampak Sosial dan Reaksi Publik

Kasus pelecehan ini bukan hanya mengguncang kampus, tetapi juga menarik perhatian publik lebih luas. Masyarakat kini menyoroti bagaimana kampus-kampus di Indonesia menangani kasus-kasus pelecehan seksual dan bagaimana mereka memperlakukan korban serta pelaku. Tindakan dosen yang hanya diberikan skorsing dan keputusan tegas kampus yang menjatuhkan DO kepada mahasiswa yang protes, memunculkan pertanyaan besar tentang keberpihakan lembaga pendidikan terhadap keadilan dan kesejahteraan mahasiswanya.

Baca juga: Uang Terus Mengalir, Ini Rahasia 5 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Langsung Masuk DANA dan OVO