Sehari setelah diumumkan, UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan langsung menuai penolakan dari kalangan buruh. KSPI dan Partai Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta merevisi angka itu menjadi Rp6.210.040, dan bersiap menempuh jalur hukum bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

UMP 2027 diumumkan Gubernur Pramono Anung pada Jumat, 20 November 2026, dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,10 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan ini lahir dari pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang mempertemukan tiga unsur. Unsur pengusaha mengusulkan Rp6.047.589 dengan alfa 0,5, unsur pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775, dan unsur buruh mengusulkan Rp6.210.040 dengan alfa 1,0. Gubernur memilih angka usulan pemerintah.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan penolakan itu dalam konferensi pers pada Jumat, 20 November 2026. Menurutnya, angka yang ditetapkan tidak memenuhi tuntutan buruh Jakarta yang menginginkan UMP di atas Rp6,2 juta, sebagaimana tertulis pada spanduk aksi di Balai Kota pada hari yang sama.

Surat Revisi Paling Lambat Senin, Lalu Gugatan PTUN

KSPI DKI Jakarta menyatakan akan mengirim surat permintaan revisi kepada Gubernur paling lambat Senin, 23 November 2026. Bila surat itu tidak direspons dengan revisi, serikat buruh akan menggugat Keputusan Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses gugatan diperkirakan memakan waktu sekitar 30 hari.