Izin Konsesi RAPP Resmi Dicabut, Nasib Ribuan Pekerja Jadi Perhatian

Pemerintah secara resmi mencabut izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.
Kebijakan ini memicu perhatian serius terhadap keberlangsungan kegiatan operasional serta sektor ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen menyatakan masih menanti pemberitahuan tertulis serta penjelasan mendalam dari otoritas. Langkah ini diambil sebelum korporasi menentukan sikap lanjutan atas keputusan tersebut.
Perusahaan menegaskan sikap menghormati wewenang pemerintah serta berkomitmen menjaga komunikasi yang konstruktif. RAPP berencana menempuh mekanisme resmi setelah menerima dokumen pemberitahuan secara utuh.
Corporate Communications APRIL Group menempatkan aspek kesejahteraan pekerja sebagai perhatian utama di tengah situasi ini.
Bersama Grup APRIL, operasional RAPP selama ini menyerap lebih dari 41.000 tenaga kerja.
Selain itu, aktivitas usaha tersebut turut mendukung ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.
Studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan rantai pasok ini menopang ratusan ribu lapangan kerja.
Manajemen berupaya meminimalkan potensi gangguan bisnis dengan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, serta mitra usaha. Koordinasi intensif dilakukan demi menjaga stabilitas rantai pasok yang ada.
RAPP telah beroperasi di Riau selama lebih dari tiga dekade dan mengaitkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan aktivitas bisnisnya.
Pangkalan Kerinci disebut berkembang pesat seiring dengan ekspansi operasional korporasi.
Dalam catatan kontribusi ekonomi regional, perusahaan menyumbangkan lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riau kurun 2016-2025.
Investasi program pemberdayaan masyarakat juga mencapai Rp 970 miliar.
Program sosial tersebut mencakup penanganan stunting di berbagai desa serta penyediaan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaannya berjalan lewat sinergi bersama instansi kesehatan terkait.
Di sektor lingkungan, korporasi mengelola hampir 500.000 hektare kawasan hutan melalui program restorasi lahan gambut. Upaya ini diklaim sejalan dengan target penurunan emisi nasional.
Rangkaian produk berbasis serat olahan perusahaan juga telah menjangkau pasar ekspor di lebih dari 100 negara.
Komitmen terhadap kelangsungan usaha di Indonesia tetap dijaga di tengah dinamika kebijakan ini.
Update Terbaru
Agenda Lengkap Sprint Race MotoGP Portugal 2026 Live di Trans7
Sabtu / 21-11-2026, 03:49 WIB
Lonjakan klaim siber Tokio Marine dipicu ancaman peretasan AI
Sabtu / 21-11-2026, 03:49 WIB
Chongqing Promosikan Layanan Kesehatan Terjangkau untuk Pasien Asing
Sabtu / 21-11-2026, 03:42 WIB
Analisis Pasar Ungkap Harga Emas Antam Berpotensi Melemah Pekan Ini
Sabtu / 21-11-2026, 03:42 WIB
Ekspor Sel Surya China Melonjak 21% Jelang Tarif Baru Amerika Serikat
Sabtu / 21-11-2026, 03:42 WIB
Panduan Nonton Dewa United vs Persita: Indosiar Gratis, Vidio Jadi Alternatif
Sabtu / 21-11-2026, 03:38 WIB
Pemberhentian Panjang Selesai, Mees Hilgers Main Lagi
Sabtu / 21-11-2026, 03:35 WIB
Bahlil dan Erick Thohir Masuk Dewan Kehormatan HIPMI Terbaru
Sabtu / 21-11-2026, 03:35 WIB
Inovasi Biologi Sintetik Antar Tim UI dan ITB Sabet Emas di Paris
Sabtu / 21-11-2026, 03:35 WIB
Denza D9 Premium Meluncur di GAW 2026 Bawa Kabin Super Mewah
Sabtu / 21-11-2026, 03:35 WIB
5 Gol dalam 6 Laga, Lamine Yamal Jadi Mimpi Buruk Villarreal
Sabtu / 21-11-2026, 03:34 WIB
Gol Dolvi Salossa di Menit 90+1 Selamatkan Timnas Indonesia U-17 dari Kekalahan
Sabtu / 21-11-2026, 03:31 WIB
Green SM Bike Tutup Layanan Ojol di Indonesia Setelah Dua Bulan
Sabtu / 21-11-2026, 03:28 WIB
Syarat dan Cara Menghapus Kepesertaan BPJS Kesehatan Wafat
Sabtu / 21-11-2026, 03:28 WIB






