Partai Golkar memberikan catatan khusus mengenai figur pengganti posisi wakil presiden yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa sosok tersebut wajib memiliki legitimasi yang kuat dari berbagai aspek penting.

Menurutnya, legitimasi hukum serta administrasi menjadi syarat mutlak agar tidak memicu gugatan baru setelah proses pemilihan selesai dilakukan.

Ia meminta tim verifikasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat bekerja secara cermat dalam merinci seluruh pemenuhan syarat kandidat.

Selain aspek hukum, figur calon wakil presiden tersebut juga harus mengantongi legitimasi politik serta sosial di tengah masyarakat.

Doli menegaskan bahwa kandidat yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang jelas dan dikenal luas oleh lingkungan politik maupun publik.

Calon pengganti juga harus mempunyai kecocokan atau chemistry yang solid dengan Presiden Prabowo agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Proses pergantian posisi ini dinilai bukan sekadar urusan kekuasaan belaka, melainkan momentum penting untuk memperbaiki tingkat kepuasan publik.

Kursi kepemimpinan tersebut kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya pada hari Kamis tanggal 12 November.

Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan waktu selama sepekan kepada partai koalisi untuk segera mendiskusikan nama penggantinya.

Partai anggota Koalisi Indonesia Maju sepakat untuk tidak mengajukan kader mereka sendiri dan menyerahkan dua nama dari internal Partai Gerindra.

Sejumlah nama elite Partai Gerindra kini mencuat ke publik sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi wakil presiden yang baru.