Tenggat waktu bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dinilai jatuh pada 19 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, pengusulan wajib dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum pemilihan.

Jika pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dijadwalkan pada 9 Desember 2026, maka batas akhir pengajuan nama adalah 19 November 2026.

Titi menilai keputusan MPR yang menetapkan tenggat waktu penyerahan nama pada 25 November 2026 sebagai langkah yang keliru.

Ia menegaskan bahwa istilah hari yang dimaksud dalam aturan tersebut secara spesifik merujuk pada hari kerja.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan prosedural agar masalah serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan bahwa lembaganya telah menyepakati tenggat waktu penyerahan dua nama cawapres terakhir pada 25 November 2026.

Jadwal sidang paripurna untuk prosesi pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru tersebut diputuskan usai berkonsultasi langsung dengan Presiden Prabowo.