Proses penetapan calon wakil presiden di MPR harus ditempuh lewat mekanisme pemilihan suara.

Hal tersebut ditegaskan oleh Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Ia menyatakan bahwa penetapan posisi tersebut tidak boleh diputuskan melalui aklamasi.

Aturan mengenai proses tersebut sudah tertuang secara jelas dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Hak suara dalam pelaksanaan pemilihan ini melibatkan anggota DPR dan juga DPD dari berbagai provinsi.

MPR diharapkan mampu memilih figur terbaik dari dua calon yang tersedia.

Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan rekam jejak, curriculum vitae, serta penyampaian visi dan misi.

Usulan nama dari presiden berfungsi sebagai pintu masuk dalam proses politik ini.

Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR dengan berlandaskan pada visi yang jelas.

Pembahasan lanjutan mengenai hal itu semestinya dilakukan dalam sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember.

Sidang ini digelar untuk memilih satu nama dari dua calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kandidat yang mengantongi suara paling banyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa rincian mekanisme pemilihan masih dalam tahap pengkajian.

Panitia ad hoc nantinya akan merumuskan detail teknis pelaksanaan rapat paripurna tersebut.