Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengirimkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Ia meminta wilayah usaha pertambangan di perairan Taman Nasional Ujung Kulon dikeluarkan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.

K/MB. 01/MEM.

B/2026.

Langkah tersebut diambil untuk melindungi habitat alami Badak Jawa yang kini berstatus kritis dengan populasi kurang dari 50 ekor.

Pemanfaatan sumber daya alam dinilai tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem serta kelangsungan hidup spesies langka tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan seperti kebisingan dan pencemaran perairan.

Meski belum ada aktivitas penambangan di lokasi itu, Jumhur menegaskan tidak akan memberi persetujuan lingkungan jika PT ANTAM memperoleh izin.

Pemerintah juga diminta menunda pemanfaatan wilayah tersebut selama proses pemeriksaan dan verifikasi spasial berlangsung bersama kementerian terkait.

Analisis spasial menunjukkan sebanyak 99,86 persen wilayah TNUK masuk dalam arahan Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Pengawasan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong verifikasi spasial dan ekologis yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk mencocokkan koordinat wilayah usaha pertambangan dengan batas kawasan konservasi.

Jumhur menekankan pengawalan kebijakan ini penting agar perlindungan lingkungan terintegrasi penuh melalui perencanaan, penilaian dampak, pengawasan, hingga penegakan hukum demi menjaga warisan dunia tersebut.