Selain hukuman badan, hakim menjatuhkan pidana denda Rp510 juta yang wajib dibayar dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika denda tidak dibayar sesuai tenggat, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri.

Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda diganti pidana penjara pengganti selama 141 hari.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim menilai perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah Diyah Kusmastuti serta membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak korban hingga mengakibatkan trauma fisik dan psikis sebagai keadaan yang memberatkan.

"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," tambah hakim.

Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Menanggapi putusan ini, baik Anita melalui tim kuasa hukumnya maupun pihak JPU menyatakan pikir-pikir.

Vonis terhadap Anita hanya separuh dari tuntutan JPU pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026 lalu, yang meminta pidana penjara 10 tahun.

Jaksa juga menuntut denda Rp800 juta yang harus dilunasi dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama satu bulan.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta terdakwa membayar restitusi terhadap 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).