Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil pimpinan dari 13 perguruan tinggi di wilayahnya.

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas dinamika situasi daerah menyusul kericuhan yang terjadi pada akhir aksi unjuk rasa 10 November lalu.

Agenda silaturahmi itu berlangsung di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Senin malam tanggal 16 November 2026.

Komitmen Menjaga Kebebasan Pendapat

Sri Sultan memastikan bahwa kebebasan masyarakat serta kalangan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi akan terus mendapat jaminan.

Menurut Sultan, tidak terdapat alasan apa pun untuk menghambat proses demokratisasi yang berjalan di wilayah Yogyakarta.

Kendati demikian, Raja Keraton Yogyakarta itu tetap meminta masyarakat agar berkoordinasi bersama kepolisian ketika hendak menggelar aksi unjuk rasa.

Koordinasi tersebut ditekankan terutama bagi massa yang berniat melakukan penyampaian pendapat di berbagai kawasan strategis.

Pihak pimpinan perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari UGM, UMY, UPN Veteran Yogyakarta, UIN, hingga UNY.

Selain itu, perwakilan dari USD, STPMD APMD, UWM, ISI Yogyakarta, UII, UAD, Atma Jaya Yogyakarta, serta Poltekkes Kemenkes juga turut hadir.

Wakil Rektor UGM Arie Sujito menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral menjaga kondisi Yogyakarta tetap kondusif.

Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan situasi aman tersebut harus dilakukan tanpa membatasi hak masyarakat dalam berekspresi.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Rektor UPN Veteran Yogyakarta Hendro Widjanarko terkait komitmen pihak kampus mengawal keamanan.

Pihaknya membuka ruang komunikasi serta dialog agar aspirasi mahasiswa dapat dijembatani secara tertib dan sesuai ketentuan.