Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan usulan perubahan mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil antara pusat dan daerah penghasil.

Ia menawarkan penerapan skema pembagian 50:50 secara langsung untuk mengatasi masalah keterlambatan pencairan dana.

Besaran tersebut mencakup 50 persen untuk daerah penghasil dan 50 persen lainnya untuk bagian pemerintah pusat.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Anwar dalam sebuah program bincang-bincang di Jakarta pada hari Kamis.

Ia menyarankan penggunaan sistem opsen agar proses pembagian penerimaan bisa langsung dipotong di tempat.

Melalui sistem tersebut, pembayaran bisa langsung masuk ke kas daerah tanpa harus melalui proses pencairan bertahap.

Menurut Anwar, porsi pembagian DBH sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembagian DBH sebanyak 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat.

Kendati demikian, kendala utama yang sering dihadapi berada pada mekanisme penyaluran yang belum memberikan kepastian waktu.

Ia mengungkapkan bahwa hak DBH milik Provinsi Sulawesi Tengah bahkan masih ada yang belum dibayarkan sejak tahun 2023.

Sistem cicilan pembayaran dari pemerintah pusat dinilai menghambat kelancaran penerimaan keuangan di daerah.

Penerapan skema opsen 50:50 yang dipotong langsung diyakini mampu menjadi solusi atas keterlambatan tersebut.

Dengan dana yang langsung diterima, pemerintah daerah dapat merencanakan berbagai program pembangunan dengan lebih leluasa.