"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan," ujar Panel.

Kementerian Koperasi mencatat 157 dari total 419 SPBUN nasional telah dikelola koperasi. Pemerintah mendorong penambahan fasilitas berbasis koperasi melalui kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menilai keberadaan SPBUN dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan ikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kedekatan fasilitas pengisian dengan lokasi aktivitas nelayan diharapkan mengurangi waktu serta biaya untuk mendapatkan bahan bakar.

"Kami ingin memastikan distribusi BBM digunakan sebagai penggerak ekonomi bagi nelayan, dan pada prinsipnya kami mendukung seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia," ujar Wahyudi Anas.

Manfaat fasilitas tersebut dirasakan Rahman, nelayan asal Bagan Barat, Bagansiapiapi. Ia menyampaikan bahwa SPBUN memberikan kepastian dalam memperoleh bahan bakar untuk aktivitas melaut setiap hari.

"Kami nelayan, sangat berterima kasih banyak, ini mewakili dari kawan-kawan yang lain. Banyak yang bersujud syukur semenjak udah terbukanya SPBU ini," tutur Rahman.