Konvoi Pajero Terobos Lampu Merah Jadi Sorotan setelah sebuah rombongan kendaraan terlihat melintas di persimpangan.

Rekaman video tersebut pertama kali diunggah melalui akun TikTok Indonesia Pajero Sport Club dan langsung menyebar luas.

Dalam tayangan itu, sebuah mobil patwal tampak mengawal kendaraan paling depan hingga iring-iringan tetap melaju saat lampu menyala merah.

Seseorang dalam video terdengar memberikan instruksi agar seluruh pengikut rombongan terus berjalan tanpa berhenti di persimpangan.

Aturan dan Diskresi Kepolisian

Praktisi keselamatan berkendara dari SDCI, Sony Susmana, memberikan tanggapan terkait kewenangan diskresi yang dimiliki petugas.

Menurut Sony, kepolisian memang mempunyai hak mengatur lalu lintas namun pengawalan harus melihat urgensi di lapangan.

Ia menilai kegiatan komunitas yang bersifat santai atau hura-hura sebaiknya tidak menonjolkan superioritas di jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tujuh kategori kendaraan prioritas.

Kategori tersebut mencakup kendaraan darurat, pemadam kebakaran, ambulans, hingga iring-iringan tertentu berdasarkan pertimbangan petugas.

Aktivitas konvoi semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan perilaku berkendara yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

Penggunaan pengawalan bagi pejabat biasanya tetap dilakukan, namun hal tersebut berbeda dengan rombongan anggota komunitas biasa.

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merinci tujuh kategori kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya.

Kategori ini mencakup mobil pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan penanganan kecelakaan, hingga pimpinan lembaga negara.

Poin ketujuh dalam aturan tersebut sering menjadi perhatian karena mencakup konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan polisi.

Meskipun demikian, penjelasan undang-undang menegaskan bahwa kepentingan tertentu harus berupa kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera.

Beberapa contoh yang memenuhi kriteria tersebut meliputi penanganan ancaman bom, pengangkutan pasukan, penanganan huru-hara, serta penanggulangan bencana alam.

Ketentuan ini memperjelas bahwa diskresi kepolisian tetap harus dilandasi urgensi tinggi, bukan semata-mata memberikan keistimewaan bagi konvoi santai.