Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan baru terkait pengelolaan Dana Cadangan Pesangon untuk melindungi hak-hak pekerja.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengalihkan dana tersebut agar dikelola langsung oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan aturan tersebut menjamin pekerja mendapatkan hak pesangon.

Perusahaan diberi waktu masa transisi hingga Oktober 2027 untuk mematuhi kewajiban penyetoran dana ini.

Mekanisme dan Pengecualian Aturan Dana Pesangon

Pengusaha wajib memperhitungkan likuiditas pesangon sejak awal pekerja berstatus sebagai karyawan tetap atau PKWTT.

Dana tersebut dititipkan langsung ke lembaga pemerintah guna menghindari kasus kegagalan pembayaran saat terjadi PHK massal.

Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan ini dikecualikan khusus bagi pelaku usaha kategori mikro dan kecil.

Bagi perusahaan menengah dan besar yang mengabaikan aturan, Kemnaker telah menyiapkan sanksi administratif bertingkat.

Bentuk sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Selain sanksi administratif, perusahaan yang terbukti tidak membayarkan hak pekerja dapat dijerat sanksi pidana.