Pasukan Pengamanan Presiden memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme pengawalan terhadap Gibran Rakabuming Raka setelah tidak lagi memegang posisi wakil presiden.

Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha menyatakan bahwa prosedur pengamanan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.

Berdasarkan regulasi itu, terdapat pembagian tugas yang terperinci bagi personel yang bertugas mengawal kepala negara maupun wakil presiden.

Aturan tersebut mencakup pejabat yang masih aktif maupun mantan pejabat yang sudah tidak aktif beserta keluarga mereka.

Edwin menjelaskan bahwa terhitung sejak keputusan pemberhentian Gibran berlaku efektif, kewenangan pengawalan beralih dari Grup B ke Grup D.

Fasilitas pengamanan yang diberikan tetap mengacu pada standar protokoler yang berlaku bagi mantan wakil presiden Republik Indonesia.

Saat ini, prosesi serah terima tugas antarunit tersebut sedang berlangsung di internal kesatuan.

Sementara itu, perpindahan personel dari Grup B ke Grup D bersifat opsional menyesuaikan kebutuhan organisasi serta komposisi yang ada.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atas permintaan sendiri.