Fungsi Rapat Gabungan MPR Atur Sidang Paripurna Wapres
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna.
Agenda tersebut bertujuan menetapkan penetapan Wakil Presiden setelah posisi tersebut mengalami kekosongan jabatan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pimpinan lembaga serta pimpinan fraksi.
Rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat siang pukul 14.00 di kompleks parlemen.
Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, forum tersebut melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Aturan itu menyebutkan bahwa ragab menetapkan waktu paripurna paling lama enam puluh hari sejak kursi wakil presiden kosong.
Selain itu, pelaksanaan rapat gabungan wajib diselenggarakan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah kekosongan terjadi.
MPR juga harus segera mengirimkan surat kepada presiden guna mengusulkan dua nama calon wakil presiden.
Forum tersebut turut membentuk tim verifikasi berkas calon serta menyepakati tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan.
Mekanisme dan Tugas Lanjutan Rapat Gabungan MPR
"MPR dan kelompok DPD di MPR.
Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata Muzani usai menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen, Kamis (12/11).
Berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat 3 Tata Tertib MPR, forum tertinggi ini memang harus dilaksanakan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah kursi kepemimpinan tersebut kosong.
Dalam rentang waktu tersebut, MPR berkewajiban menyampaikan hasil keputusan kepada presiden seraya melampirkan berkas persyaratan administratif calon wakil presiden.
Presiden kemudian mempunyai kewajiban menyerahkan dua nama kandidat pengganti selambat-lambatnya empat belas hari sebelum sidang paripurna dilangsungkan.
Menjelang penyerahan nama tersebut, forum akan membentuk tim khusus untuk memverifikasi seluruh dokumen kelengkapan yang diajukan.
"Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB," kata Muzani mengenai agenda pembentukan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






