Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna.

Agenda tersebut bertujuan menetapkan penetapan Wakil Presiden setelah posisi tersebut mengalami kekosongan jabatan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pimpinan lembaga serta pimpinan fraksi.

Rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat siang pukul 14.00 di kompleks parlemen.

Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, forum tersebut melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Aturan itu menyebutkan bahwa ragab menetapkan waktu paripurna paling lama enam puluh hari sejak kursi wakil presiden kosong.

Selain itu, pelaksanaan rapat gabungan wajib diselenggarakan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah kekosongan terjadi.

MPR juga harus segera mengirimkan surat kepada presiden guna mengusulkan dua nama calon wakil presiden.

Forum tersebut turut membentuk tim verifikasi berkas calon serta menyepakati tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan.

Mekanisme dan Tugas Lanjutan Rapat Gabungan MPR

"MPR dan kelompok DPD di MPR.

Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata Muzani usai menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen, Kamis (12/11).

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat 3 Tata Tertib MPR, forum tertinggi ini memang harus dilaksanakan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah kursi kepemimpinan tersebut kosong.

Dalam rentang waktu tersebut, MPR berkewajiban menyampaikan hasil keputusan kepada presiden seraya melampirkan berkas persyaratan administratif calon wakil presiden.

Presiden kemudian mempunyai kewajiban menyerahkan dua nama kandidat pengganti selambat-lambatnya empat belas hari sebelum sidang paripurna dilangsungkan.

Menjelang penyerahan nama tersebut, forum akan membentuk tim khusus untuk memverifikasi seluruh dokumen kelengkapan yang diajukan.

"Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB," kata Muzani mengenai agenda pembentukan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.