Kepolisian Republik Indonesia mengungkap sejumlah fakta terbaru terkait kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan paparan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen.

Empat Tersangka dan Keterlibatan Perwira Tinggi

Sejauh ini pihak kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa izin tersebut.

Para tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah atas pertimbangan kondisi kesehatan.

Dalam penyelidikan, muncul pula sosok perwira tinggi berinisial Brigjen TK yang turut diperiksa oleh Divisi Propam Polri.

Alur Perintah dan Target Sasaran Penyadapan

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan bermula dari instruksi yang diberikan oleh Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi.

Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso untuk menjalankan sistem pemantauan komunikasi.

Kasus ini mulai terungkap setelah adanya instruksi pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data pada sistem LIMS serta Penlinks X.

Selain Presiden Prabowo, sasaran penyadapan disebut turut mencakup lingkar Istana, kementerian, lembaga, hingga kepala daerah serta penegak hukum.

Penyidik Bareskrim Polri juga telah menggeledah kediaman Listyo Sigit serta mengajukan perlindungan saksi kepada LPSK.