Ia menilai pergantian pejabat tidak seharusnya membuat kebijakan ekonomi kembali ke tahap awal karena dunia usaha membutuhkan kesinambungan.

"Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian," tegas Ma'ruf.

Selain stabilitas politik, HKI menyoroti hambatan struktural dalam pengembangan kawasan industri, seperti proses perizinan tata ruang yang berlarut-larut dan ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah.

HKI juga mencatat keterbatasan infrastruktur logistik serta persoalan harga dan kontinuitas pasokan listrik dan gas industri sebagai tantangan yang perlu ditangani.

Ma'ruf menegaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan perbaikan nyata dalam tata kelola investasi dan industri.

Pemerintah perlu memastikan investasi yang telah memiliki komitmen dapat berlanjut hingga pembangunan konstruksi, operasional pabrik, dan penyerapan tenaga kerja.

"Target 8% tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja.

Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap," kata Ma'ruf.

Ia mengingatkan jika persoalan perizinan terus berputar dari satu kementerian ke kementerian lain, peluang investasi bisa berpindah ke negara pesaing.