Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja mulai Januari 2027.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menilai stabilitas politik dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), Ma'ruf meminta dinamika politik diselesaikan melalui mekanisme konstitusional agar agenda pembangunan ekonomi tidak kehilangan momentum.

Stabilitas Politik dan Kepastian Investasi

Ma'ruf menekankan bahwa ketidakpastian politik berkepanjangan dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.

"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional," ujar Ma'ruf.

Ia menjelaskan investor mempertimbangkan risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan pemerintah sebelum menanamkan modal.

Menurut Ma'ruf, ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum, sementara negara pesaing terus bergerak menarik investasi.

Ia mencontohkan Jepang yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri meskipun mengalami pergantian perdana menteri maupun perubahan koalisi pemerintahan.

Indonesia, kata Ma'ruf, membutuhkan ketahanan kelembagaan agar perubahan politik tidak menghambat keberlanjutan program ekonomi dan industri.

"Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," ujarnya.

Ma'ruf juga meminta para menteri bidang perekonomian mempertahankan koordinasi lintas kementerian, menyepakati target yang jelas, dan mempercepat penyelesaian persoalan yang menghambat investasi.