Majelis hakim kemudian menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya hukum pidana.

Menurut Rahmadi, jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan sengketa akan menjadi non-executable.

Pertimbangan lain meliputi upaya menjaga iklim demokrasi dan menghentikan polemik berkepanjangan.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim menyatakan tidak lagi terbuka pengajuan upaya hukum lain terkait perkara ini.

"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi.

Dalam gugatan ini, penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana, sedangkan tergugat adalah Dirjen Diksus Kemendikdasmen.

Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D. D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.