Berlaku untuk Semua Mantan Wapres

Ketentuan dalam UU 7 Tahun 1978 ini bersifat umum dan tidak dibuat khusus untuk satu nama. Setiap Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk yang memilih mundur atas permintaan sendiri, memperoleh perlakuan yang sama di mata undang-undang.

Dengan demikian, hak atas pensiun pokok, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan negara, biaya kesehatan keluarga, hingga bantuan staf PNS merupakan konsekuensi hukum yang otomatis mengikuti status Gibran sebagai mantan Wakil Presiden, bukan pemberian istimewa yang diputuskan belakangan.

Publik dapat menelusuri bunyi lengkap pasal-pasal tersebut dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menjadi rujukan utama setiap pembahasan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ketentuan berusia hampir lima dekade itu hingga kini masih menjadi acuan setiap kali seorang Presiden atau Wakil Presiden mengakhiri masa jabatannya di Indonesia.