Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta.

Langkah tersebut diambil untuk membahas mekanisme konstitusional setelah Gibran Rakabuming Raka meninggalkan posisinya sebagai wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi adanya undangan rapat konsultasi.

Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 WIB hari ini untuk mengadakan pertemuan.

Yusril menyampaikan bahwa rapat itu turut melibatkan pimpinan lembaga legislatif guna merespons surat pemberhentian yang telah diajukan.

Berdasarkan aturan UUD 1945, lembaga legislatif memiliki waktu tertentu untuk memproses kekosongan jabatan wakil presiden.

Mekanisme Konstitusional dan Pengganti Wapres

Yusril menjelaskan berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.

Sebelum pemilihan, MPR perlu menyatakan adanya kekosongan jabatan dan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada presiden.

Ia mengatakan sidang MPR untuk menyatakan kekosongan tersebut tidak perlu dihadiri presiden karena pimpinan MPR cukup mengirimkan surat resmi kepada Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.

Terkait alasan Gibran mengundurkan diri, Yusril menyebut keputusan itu didasari alasan pribadi serta suara-suara yang berkembang di masyarakat.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung oleh Gibran kepada pihak legislatif dan presiden.