Indonesia dipastikan segera mempunyai wakil presiden baru selambat-lambatnya pada Januari 2027 setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk merampungkan proses pemilihan pengganti Gibran.

Tahapan Pengisian Kursi Wakil Presiden

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan aturan itu, MPR menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 kali 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Rapat gabungan tersebut bertujuan untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti.

Pimpinan MPR kemudian menyampaikan surat pemberitahuan kepada presiden paling lambat 3 kali 24 jam usai rapat gabungan.

Surat itu memuat jadwal sidang paripurna beserta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden.

Presiden mempunyai waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua nama calon kepada pimpinan MPR.

Usulan nama tersebut harus dilengkapi dengan seluruh berkas persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

MPR lantas membentuk tim verifikasi lewat rapat gabungan paling lambat 2 kali 24 jam sebelum batas waktu pengajuan.

Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen kedua calon dalam waktu paling lama 7 hari.

Hasil pemeriksaan dokumen tersebut kemudian dilaporkan kembali kepada rapat gabungan MPR.

Pimpinan MPR menetapkan dua nama yang memenuhi persyaratan untuk melaju ke tahap pemilihan berikutnya.

Mekanisme Pemilihan dan Pelantikan

MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Kedua calon yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota sidang.

Anggota MPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat yang tersedia.

Kandidat yang berhasil meraup suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Pemungutan suara ulang hanya bisa dilaksanakan sebanyak dua kali jika perolehan suara kedua calon sama banyak.

Apabila hasil suara tetap sama, presiden berhak memilih langsung salah satu di antara kedua calon tersebut.

Tahapan akhir ditandai dengan penetapan melalui ketetapan MPR dan pelantikan dalam sidang paripurna.