Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sepuluh anggota partainya ikut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik serta pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam merespons persoalan ketatanegaraan yang berkembang.

Dalam keterangan tertulisnya, Putri menjelaskan bahwa Fraksi PAN memandang penggunaan hak konstitusional ini sebagai elemen penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan parlemen.

Setiap langkah politik yang diambil harus tetap mengacu pada mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Putri menyebut keikutsertaan tersebut diwakilkan oleh Ketua Fraksi PAN MPR RI Sudding dalam proses pengajuan usulan tersebut.

Pihaknya menilai bahwa berbagai persoalan yang tengah berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di lingkungan DPR.

Ia menegaskan bahwa HMP merupakan hak konstitusional yang penggunaannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, seluruh proses yang berjalan harus dilangsungkan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan yang sedang terjadi.

Fraksi PAN berharap setiap tahapan kegiatan ini dapat berjalan sesuai aturan dan menghormati hak konstitusional setiap anggota dewan.

Pihaknya menekankan pentingnya menjaga dinamika politik agar tetap berada di dalam koridor demokrasi serta konstitusi yang berlaku.

Supremasi hukum serta penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan nasional.

Fraksi PAN akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP serta mengikuti seluruh proses kelembagaan di DPR RI.

Proses yang berjalan diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.