Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa lagi melanjutkan upaya pembuktian keabsahan surat keterangan pendidikan setingkat SMA melalui jalur hukum.

Hal tersebut menyusul adanya putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bivitri menjelaskan bahwa putusan tersebut membuat surat keterangan yang dipersoalkan kini menjadi batal demi hukum.

Konsekuensinya, dokumen itu dianggap tidak pernah ada bersama segala akibat hukumnya.

Aturan PK dan Langkah Hukum

Ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pihak tergugat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, Kemendikdasmen selaku tergugat tidak bisa mengajukan PK atas putusan di tingkat kasasi MA.

Upaya pembuktian keabsahan dokumen itu sebelumnya mencuat setelah Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen miliknya melalui proses PTUN.

Sementara itu, Gibran menyatakan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum tersebut.