Meta Indonesia menyampaikan kekhawatiran terkait rancangan regulasi hak cipta terbaru yang dibahas bersama parlemen.

Regulasi tersebut dinilai membawa ancaman nyata bagi keberlangsungan operasional industri media skala kecil dan wilayah daerah.

Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Mustafa, menyebut Pasal 29 dan Pasal 30 dalam draf aturan berisiko memangkas trafik.

Potensi pembatasan tautan berita oleh platform digital dapat terjadi apabila kewajiban pembayaran diterapkan hanya karena pratinjau.

Selama ini, penerbit berita memanfaatkan platform media sosial secara sukarela untuk memperluas jangkauan pembaca mereka.

Kunjungan pembaca ke situs web media menghasilkan pendapatan nyata bagi penerbit melalui penayangan iklan maupun langganan.

Meta menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengenakan biaya untuk pembagian tautan ataupun mengambil bagian pendapatan penerbit.

Jika aturan baru ini disahkan, masyarakat dikhawatirkan akan semakin kesulitan dalam menemukan informasi dan berita.

Media kecil serta media daerah diprediksi menjadi pihak yang paling parah terdampak oleh kebijakan pembatasan tersebut.

Dampak pada Akses Informasi Publik

Model bisnis industri media saat ini dinilai telah saling melengkapi dengan adanya sistem distribusi digital.

Selama bertahun-tahun, kalangan penerbit berita telah memanfaatkan berbagai platform secara kreatif untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas serta membangun komunitas.

Penerbit secara sukarela membagikan tautan artikel sehingga pembaca dapat langsung diarahkan untuk mengunjungi situs web media terkait.

Dari sinilah perusahaan media mampu menghasilkan pendapatan nyata, baik melalui penayangan iklan maupun lewat model langganan.

Di sisi lain, Meta menegaskan bahwa pembantu pembaca untuk menemukan artikel tentu berbeda dengan tindakan menyalin atau menerbitkan ulang karya jurnalistik.

Hak cipta atas artikel itu sendiri tetap terlindungi tanpa harus mewajibkan pembayaran untuk sekadar tautan, pratinjau singkat, maupun rekomendasi.