Fraksi Partai NasDem di DPR telah mengambil sikap tegas dengan meneken dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Dokumen ini berkaitan langsung dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi XII DPR periode 2024-2029, Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa berkas tersebut telah diserahkan secara resmi kepada jajaran pimpinan dewan.

Penyerahan dilakukan setelah melalui proses diskusi internal bersama ketua umum serta wakil ketua umum partai.

Langkah pengajuan usulan ini mendapatkan dukungan penuh dari sebagian besar anggota legislatif dari Fraksi NasDem.

Pihaknya berharap agar pimpinan lembaga legislatif dapat segera memproses usulan tersebut dalam agenda terdekat.

Sugeng memperkirakan pembahasan kelanjutan aspirasi mengenai hak menyatakan pendapat ini bisa masuk dalam agenda rapat paripurna.

Rapat tersebut direncanakan akan berlangsung untuk menindaklanjuti berbagai pandangan dari para anggota dewan.

Dalam kesempatan yang sama, pihak NasDem juga menyampaikan imbauan terbuka kepada Gibran Rakabuming Raka.

Mereka mendorong agar Gibran bersedia mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden dengan cara yang baik demi kepentingan masyarakat luas.

Desakan tersebut disampaikan agar situasi kenegaraan tidak terus-menerus tersandera oleh persoalan hukum dan tata negara yang ada.

Mereka menilai mundurnya pejabat secara elegan merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas.

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat ini sendiri terus bergulir di lingkungan parlemen sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

Sejumlah anggota dari berbagai fraksi lintas partai dilaporkan turut menandatangani dokumen usulan tersebut.

Di sisi lain, pihak DPR memastikan bahwa proses penggunaan hak konstitusional tersebut akan tetap berjalan.

Kepastian itu diberikan meskipun sebelumnya Gibran menyatakan siap bertahan serta membuktikan keaslian dokumen pendidikannya.