Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan memberikan bantahan tegas terhadap pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Gibran sebelumnya mengaku mendapat anjuran dari Presiden Prabowo Subianto agar berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui jalur PTUN.

Syahganda menyatakan bahwa Presiden tidak mungkin menganjurkan langkah tersebut karena bertentangan dengan pandangan hukum resmi.

Ia merujuk pada keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengenai status putusan MK dan MA yang sudah bersifat final.

Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden Prabowo dalam perkara ini diwakili sepenuhnya oleh pernyataan Profesor Yusril.

Yusril sebelumnya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah tersebut sudah final dan mengikat.

Oleh karena itu, tidak ada lagi ruang maupun jalur hukum lanjutan yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut.

Gibran sebelumnya menyebut berencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen guna mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang ada.

Pandangan Logika Hukum Yusril

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya sempat menjabarkan logika hukum terkait perkara ijazah yang telah diputus oleh MK dan MA.

Ia menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap dua putusan lembaga peradilan tertinggi negara itu.

Menurutnya, Gibran juga tidak dapat mengajukan upaya hukum karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.