Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga.

Langkah itu dilakukan melalui Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 pada Selasa (10/11).

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujarnya dalam konferensi pers.

Interoperabilitas Jadi Kunci

Yusril menyatakan integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.

Kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.

Pendekatan itu diharapkan memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut integrasi data korporasi membutuhkan komitmen dan dukungan dari kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.

Data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan.

Dengan integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama, sementara pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.