Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan penjelasan terkait mekanisme pengunduran diri wakil presiden.

Menurut konstitusi, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden harus diserahkan dan disetujui oleh presiden.

Ia menegaskan jika Gibran berniat mundur, proses tersebut akan ditangani oleh lembaga legislatif.

DPR dan MPR tidak memiliki wewenang untuk menolak pernyataan pengunduran diri tersebut.

Proses ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut mengatur langkah yang harus diambil apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden dalam masa jabatan.

MPR nantinya harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran.

Dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam tersebut, Gibran menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

Niat tersebut muncul usai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dokumen kelulusan.

Tekanan politik di parlemen juga dilaporkan meningkat setelah Sidang Paripurna DPR pada 10 November 2026.