Penargetan penerima bantuan sosial 2026 bertumpu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam skema penyalurannya, Desil 1 sampai Desil 4 umumnya diprioritaskan, sedangkan Desil 5 masih menyimpan peluang bergantung pada kriteria tiap program.

DTSEN mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang disebut desil. Desil 1 adalah tingkat kesejahteraan terendah, sementara Desil 10 adalah yang tertinggi. Data kesejahteraan ini menjadi salah satu pertimbangan bagi sejumlah program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bansos lainnya.

Prioritas Teratas: Desil 1 dan Desil 2

Desil 1 menampung warga dengan kondisi ekonomi paling rendah dan kerentanan paling tinggi, sehingga menjadi sasaran utama perlindungan sosial termasuk PKH dan BPNT, dengan syarat ketentuan terpenuhi. Desil 2, yang kesejahteraannya juga rendah, turut masuk kelompok prioritas pemerintah. Meski begitu, penetapan penerima di kedua kelompok ini tetap melewati verifikasi dan penyesuaian terhadap syarat program.

Desil 3 dan Desil 4: Diprioritaskan dengan Pertimbangan

Warga Desil 3 masih bergelut dengan keterbatasan ekonomi dan berpotensi menerima bansos; kelayakannya ditentukan oleh kriteria pemerintah. Desil 4 secara ekonomi relatif lebih baik dari tiga desil sebelumnya, tetapi tetap menjadi sasaran prioritas beberapa program, dengan penyaluran yang mempertimbangkan kuota dan hasil pemutakhiran data.

Desil 5 hingga Desil 10

Desil 5 tergolong menengah ke bawah. Peluang menerima bantuan memang lebih terbatas, namun tidak tertutup bila syarat program tertentu terpenuhi. Sebaliknya, Desil 6 sampai Desil 10 umumnya berkesejahteraan lebih tinggi dan bukan sasaran utama bansos reguler. Catatan pentingnya, desil bukan satu-satunya penentu: setiap program punya aturan sendiri dalam memilih penerima.

BLT Kesra Rp900.000 Menunggu Pengumuman Resmi

Khusus Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra senilai Rp900.000, masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang jadwal pencairan beserta aturan penerimanya. Belum ada informasi resmi mengenai waktu penyaluran maupun daftar penerimanya yang dapat dijadikan acuan. Sembari menunggu, warga sebaiknya mengandalkan informasi dari kanal resmi pemerintah dan mengabaikan kabar jadwal pencairan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.