Cuti dan Sanksi bagi Pemberi Kerja

UU ini juga menjamin cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan berturut-turut, yang wajib diberikan perusahaan, serta cuti besar minimal 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut sebagaimana Pasal 208, kecuali diatur berbeda dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan terancam sanksi administratif bertingkat — dari peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha — sementara perusahaan yang tidak membayar upah lembur dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan biaya penempatan pekerja migran menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 2026 tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran dan menjadi tanggungan pemberi kerja, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar bagi pelanggar.