Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan II DPR tahun sidang 2026-2027 pada Selasa.

DPR menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menangani kasus tersebut secara transparan.

Puan mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa menyalahgunakan kewenangan.

Kewenangan negara ditegaskan tidak boleh dipakai sebagai instrumen politik atau alat kekuasaan tertentu.

Selain kasus penyadapan, rapat paripurna turut menyoroti berbagai isu lain seperti administrasi wilayah.

DPR juga membahas penanganan perundungan anak dan masalah kenaikan harga pakan ternak di pasaran.

Isu rekonstruksi infrastruktur pascabencana serta tata ruang turut menjadi perhatian lembaga legislatif.

Pemerataan bantuan sosial dan evaluasi penanganan kebakaran hutan juga masuk dalam daftar perhatian.

Dewan menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dalam negeri.

Dalam pidatonya, Puan juga menyoroti pentingnya kesiapan data dalam reformasi Jaminan Kesehatan Nasional serta program revitalisasi sekolah.

Berbagai agenda prioritas tersebut diharapkan mampu dikawal secara optimal demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mensejahterakan rakyat.