Partai Gerindra menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara serius. Meski begitu, partai tersebut menyatakan belum menentukan sikap atas usulan itu.

Menyangkut Pemimpin Negara, Tak Boleh Diremehkan

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Menurutnya, usulan pemakzulan itu harus ditanggapi serius karena menyangkut seorang pemimpin negara, sehingga tidak boleh dianggap remeh. Namun ia menegaskan Gerindra belum menentukan sikap: partainya masih menunggu kajian, proses, dan perkembangan yang ada, dan baru akan menentukan sikap setelah prosesnya berjalan sesuai ketentuan konstitusional.

Minta MA dan MK Segera Kaji Polemik Ijazah

Kamrussamad juga meminta Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan kajian dan verifikasi terkait polemik ijazah Wapres Gibran. Langkah itu dinilai penting agar ada kepastian hukum, polemik yang berkembang mereda, dan masyarakat mendapat kejelasan mengenai status hukumnya.

Hormati Hak Fraksi Lain

Gerindra menyatakan menghormati sikap fraksi lain apabila ingin menggunakan hak konstitusionalnya, sepanjang sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Fraksi Gerindra juga akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Usulan pemakzulan itu sendiri, menurut iNews, datang dari sejumlah anggota DPR yang mulai menandatangani hak menyatakan pendapat, dengan alasan dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonan Gibran — sumber tidak menyebut nama maupun jumlah penandatangan.

Hingga berita ini ditulis, iNews tidak memuat tanggapan dari Gibran maupun pihak Istana, tahapan proses di DPR/MPR, maupun pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan tersebut.