Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Seluruh proses penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri agar berjalan secara profesional.

Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Penyidik telah menetapkan empat jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam perkara yang berlangsung sepanjang 2025-2026.

Kasus ini mencuat setelah nomor telepon penting dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi atau kepentingan penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemeriksaan saksi masih berlangsung.

Hingga saat ini, belum ada penambahan tersangka baru meski pengumpulan alat bukti terus berjalan.

Indikasi Makar dan Reaksi DPR

Penyidik mendalami kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan tindak pidana makar.

Namun, pemerintah menilai penetapan pasal makar masih terlalu dini sebelum seluruh bukti dan unsur terpenuhi.

Sejumlah pihak di DPR turut menyampaikan keprihatinan atas tindakan penyadapan yang menyasar pimpinan negara.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan KUHP mengenai akses ilegal serta ancaman hukuman penjara.