Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah agar memperkuat aturan hukum mengenai penyadapan.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Megawati mengaku merasa prihatin atas kasus tersebut karena para pelakunya dinilai sudah tidak memiliki perikemanusiaan sesuai nilai Pancasila.

Ia bahkan mengaku sengaja tidak ingin memiliki ponsel sejak awal karena mengetahui potensi dirinya akan menjadi korban penyadapan.

Kasus penyadapan ilegal ini turut menyeret sejumlah petinggi partai dan tokoh nasional yang juga mengaku sebagai korban.

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam penanganan kasus tersebut.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagian di antaranya telah ditahan.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Sejumlah tokoh yang mengaku menjadi korban penyadapan meliputi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta UU ITE, dengan sebagian besar tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.