Proses penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri terus berlanjut dengan agenda pendampingan hukum bagi para tersangka.

Krisna Murti selaku kuasa hukum Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution memastikan kliennya bersedia bekerja sama secara penuh dengan penyidik.

Kliennya berkomitmen memberikan seluruh keterangan yang diperlukan untuk membuat perkara tersebut menjadi terang.

Pendampingan hukum telah berjalan sejak pemeriksaan saksi hingga penetapan status tersangka terhadap Ahrie Sonta.

Tim kuasa hukum memastikan rangkaian pemeriksaan berlangsung secara transparan dan tanpa adanya intimidasi.

Seluruh jalannya proses hukum diklaim telah mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain mendampingi pemeriksaan, tim hukum juga menelaah ketentuan pidana serta alat bukti yang menjadi dasar persangkaan.

Pihak kuasa hukum menyatakan tidak ingin membentuk opini publik dan meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah.

Bareskrim Polri sebelumnya menyelidiki dugaan penyadapan yang melibatkan sistem Lawful Interception Management System.

Penyidikan kasus ini turut menetapkan sejumlah tersangka lain termasuk mantan petinggi kepolisian.

Perkembangan Penyidikan dan Daftar Tersangka

Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan tiga tersangka pada 3 November 2026, yang mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, serta Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso.

Penyidikan kemudian berkembang pada 5 November 2026 setelah Inspektur Jenderal Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara ini.

Penyidik menduga aksi penyadapan tersebut berlangsung selama periode 2025-2026 dengan modus memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi prosedur penegakan hukum.

Sasaran penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga melibatkan pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Selain itu, penyidik juga menduga terdapat perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS yang terjadi pada Oktober 2026.

Atas rangkaian tindakan tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan informasi elektronik.