Bareskrim Polri memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai status hukum dua mantan pimpinan kepolisian.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka adalah tidak benar.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung ketika dikonfirmasi mengenai isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Sejauh ini, pihak kepolisian baru mengumumkan empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara akses ilegal dan penyadapan tersebut.

Empat tersangka yang telah diumumkan sebelumnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi.

Beberapa nama lain yang menjadi tersangka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tindakan hukum berupa penahanan telah dilakukan terhadap beberapa tersangka di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu, salah satu tersangka tidak ditahan karena sedang berada dalam kondisi sakit saat proses hukum berjalan.

Berdasarkan temuan awal pihak berwenang, korban penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara tetapi juga berbagai kalangan masyarakat.

Para korban dugaan penyadapan tersebut mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga sejumlah tokoh masyarakat.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik serta kitab undang-undang hukum pidana.

Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan tanggapan dan mengategorikan tindak pidana itu sebagai bentuk makar.