Angkatan Muda Partai Golkar mengambil sikap tegas terkait polemik politik yang berkembang di media sosial.

Organisasi sayap partai tersebut menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti kepada ketua umum mereka.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pengeluaran dan Pembinaan Personel AMPG Jefri Gultom pada Sabtu, 7 November 2026.

Jefri menilai bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik harus tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Ia meminta masyarakat agar bisa membedakan secara bijak antara bentuk kritik konstruktif dan tuduhan yang merusak reputasi.

Setiap pihak yang meyakini memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran diminta untuk menggunakan mekanisme hukum resmi.

AMPG menegaskan tidak akan tinggal diam apabila menemukan indikasi penyebaran informasi manipulatif serta pencemaran nama baik.

Organisasi kepemudaan ini bahkan mempertimbangkan pelaporan formal ke aparat penegak hukum jika pelanggaran terbukti.

Jefri mengingatkan agar aktivitas berpendapat di media sosial tidak disalahgunakan untuk melancarkan fitnah tanpa dasar.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu politik yang belum terverifikasi kebenarannya.

Langkah hukum yang disiapkan AMPG disebut bukan untuk membatasi ruang kritik atau evaluasi terhadap pejabat publik.

Saat ini, Bahlil Lahadalia mengemban amanah ganda sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar serta Menteri ESDM.

Namanya kerap dikaitkan dengan sejumlah isu kebijakan strategis di tengah dinamika politik nasional belakangan ini.

Situasi tersebut memicu penguatan konsolidasi internal partai melalui organisasi sayap seperti AMPG.