Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dorongan untuk memimta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat di tengah publik.

Penguatan wacana tersebut terjadi menyusul munculnya kasus dugaan penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.

Menurut Hasto, partainya saat ini terus melakukan komunikasi intensif serta dialog politik dengan berbagai fraksi partai politik yang ada di lingkungan DPR RI.

Ia meyakini tekanan yang datang dari masyarakat luas ini akan terkonsolidasi dengan baik sehingga pada akhirnya dapat didengarkan oleh seluruh fraksi di parlemen.

Komunikasi politik antar delapan fraksi di DPR RI dilaporkan tetap berjalan secara intensif untuk menyikapi situasi politik nasional yang berkembang pascaterkuaknya kasus tersebut.

Lebih lanjut, Hasto juga menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai membuat Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat sebagai seorang wakil presiden.

Catatan krusial tersebut mencakup rangkaian peristiwa mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 hingga persoalan pemenuhan syarat kelulusan pendidikan.

Ia menilai munculnya aturan tambahan tersebut dipaksakan ketika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan ijazah tingkat SMA atau yang sederajat.

Pihaknya menyimpulkan bahwa gugurnya aspek-aspek legalitas dasar secara otomatis menghilangkan keabsahan kepemimpinan yang sedang diemban saat ini.