Pemerintah Singapura menetapkan regulasi baru yang menyasar seluruh fasilitas panti pijat berkonsep terbuka di wilayah tersebut.

Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Desember dengan mewajibkan setiap tempat usaha untuk mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Selain izin operasional, pengelola usaha pijat juga diwajibkan memasang poster khusus dari pihak kepolisian pada bagian etalase toko.

Kepolisian Singapura atau SPF telah mengumumkan aturan ini sejak bulan April lalu kepada para pelaku usaha di sektor terkait.

Operator tempat pijat konsep terbuka yang sudah beroperasi diberikan masa tenggang selama satu tahun penuh untuk melakukan penyesuaian.

Masa transisi tersebut berlangsung mulai 1 Desember 2026 hingga batas akhir pada 30 November 2027 mendatang bagi tempat usaha.

Selama masa transisi, pelaku usaha dapat tetap menjalankan operasionalnya sembari mengurus perizinan Kategori 3 yang baru.

Menteri Pembangunan Nasional Chee Hong Tat menjelaskan bahwa operator wajib mendapatkan persetujuan penggunaan lahan dari instansi berwenang.

Persetujuan lahan tersebut harus diperoleh dari Badan Perumahan dan Pembangunan atau Otoritas Pembangunan Kembali Perkotaan.

Langkah pengetatan aturan ini diambil karena pemerintah menaruh perhatian serius terhadap potensi praktik maksiat di kawasan pinggiran.