Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menugaskan Komisi III bidang hukum untuk mengawal proses hukum kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Pihaknya akan meminta Komisi teknis tersebut untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara ini.

Dasco menyebut penegakan hukum perkara tersebut kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian secara penuh.

Selain itu, terkait wacana RUU Penyadapan, DPR belum mengambil sikap karena masih berada dalam masa reses hingga pekan depan.

DPR akan mempertimbangkan dinamika yang ada untuk melihat apakah pembahasan RUU tersebut perlu dipercepat.

Dalam perkara ini, empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.

Para tersangka itu meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Praktik penyadapan ilegal tersebut diduga tidak hanya menyasar Prabowo saja.

Aksi itu juga diduga menjangkau sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Penyidik mengungkap tindakan itu diduga dilakukan dengan memasukkan nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).

Prosedur tersebut dilakukan tanpa melalui verifikasi dan aturan penyadapan yang semestinya selama periode 2025-2026.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi saat ini sudah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sementara itu, Slamet belum ditahan karena masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami stroke.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mereka juga diancam dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE.